Samarinda – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangkal kampanye hitam menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Kami minta masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mampu memerangi hoaks serta kampanye hitam,” ujar anggota Bawaslu Kaltim Daini Rahmat dalam acara sosialisasi yang digelar di Samarinda, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap kampanye hitam, politik uang, dan politisasi SARA dalam pilkada.
Acara sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk dari unit Cybercrime Polda Kalimantan Timur, akademisi dari Universitas Mulawarman, dan perwakilan dari Kemenkomdigi.
“Kami mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan materi terkait pengawasan kampanye hitam, politik uang hingga politisasi SARA,” tambah Daini.
Peserta sosialisasi kali ini sangat beragam, mulai dari Forum Komunikasi Umat Beragama, pemengaruh (influencer), komunitas kepemudaan, hingga siswa dari 10 sekolah SMA di Samarinda.
“Kami ingin melibatkan berbagai elemen masyarakat agar pesan-pesan yang kami sampaikan dapat tersebar luas dan efektif,” jelas Daini.
Dalam sosialisasi tersebut, Daini Rahmat menyoroti maraknya kampanye hitam dan negatif di media sosial. Pihaknya sering mendapati hembusan kampanye hitam di media sosial.
“Oleh karena itu, kami berharap para pemengaruh (influencer) dan generasi milenial dapat bijak dalam berselancar di media sosial dan membantu memerangi hoaks serta kampanye hitam,” katanya.
Bawaslu Kaltim juga mengajak peserta sosialisasi untuk menjadi agen pengawasan di media sosial. Pihaknya berharap masyarakat dapat secara aktif memantau dan melaporkan kepada Bawaslu jika mendapati sesuatu yang mengandung unsur pelanggaran.
Daini menekankan bahwa sosialisasi ini bukan hanya untuk mengatasi kampanye hitam selama masa kampanye, tetapi juga saat pemungutan suara dan rekapitulasi.
“Hoaks dan kampanye hitam bisa terjadi kapan saja, bukan hanya saat kampanye. Oleh karena itu, pendidikan politik seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Sama seperti sebelumnya, Bawaslu Kaltim juga telah mengundang partai politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi serupa.
“Kami tidak ingin ada keterlambatan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” tegas Daini.
Daini berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan literasi yang baik kepada peserta sehingga mereka dapat menepis hoaks dan kampanye hitam di media sosial.
“Kami berharap peserta dapat menjadi agen perubahan yang membantu menjaga integritas pilkada,” tutupnya.
