Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Subandi meminta kegiatan Gebyar Taat Pajak terus dilaksanakan agar para wajib pajak taat membayar pajak, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim.
“Gebyar taat pajak ini menjadi memotivasi para wajib pajak untuk konsisten membayar pajak dan tepat waktu,” kata Subandi di Samarinda, Jumat (22/11).
Menurutnya sektor pajak memberikan sumbangan yang besar dan signifikan untuk PAD Kaltim. Ketika wajib pajak tertib membayar pajak maka nantinya uang pajak tersebut akan di gunakan untuk pembangunan daerah yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kaltim
Ia mengapresiasi kegiatan Gebyar Taat Pajak yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
“Kepada masyarakat Kaltim sebagai pengguna kendaraan bermotor untuk taat pajak dan membayar tepat waktu. “Karena bagaimanapun itu kewajiban kita dan nanti akan kembali kepada kita kebermanfaatannya,” kata Subandi.
Gubernur Akmal Malik dalam sambutannya berharap, hal ini menjadi stimulan agar kedepan para wajib pajak lebih rajin membayar pajak kendaraannya.
“Kami bersama DPRD tentunya selalu mendorong agar langkah-langkah wajib pajak ini bisa lebih baik kedepan. Tapi kami juga ingin terus introspeksi diri, agar dana-dana yang sudah diperoleh dari wajib pajak bisa kita transfer masuk ke dalam program-program yang betul-betul riil dan menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Akmal Malik.
Sementara itu Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengatakan jumlah kendaraan bermotor di Kaltim sebanyak 3.340.199 unit, terdiri dari roda 4 sebanyak 563.669 unit, dan roda 2 sebanyak 2.776.530 unit.
Lanjutnya dari total 1.250 unit kendaraan itu, untuk Samarinda sebanyak 337 wajib pajak, Balikpapan 287, Kukar 213, Kutim 100, Kubar 38, Bontang 75, Berau 62, Paser 76, Penajam Paser Utara 50 dan Mahulu 12 wajib pajak.
“Jadi penentuan jumlah pemenang setiap kabupaten kota, berdasarkan jumlah yang aktif membayar sejak tahun 2023, dengan menghitung persentase secara proposional masing-masing kabupaten kota terhadap jumlah total seluruh kendaraan yang aktif membayar,” kata Ismiati. (Adv)
