Jakarta – Pansus Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka mendukung kelancaran dalam menjalankan fungsi dan tugas DPRD.
“Kunjungan tersebut dalam rangka Benchmarking Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kaltim,” kata Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, Jum’at (22/11).
Kunjungan Pansus Pembahas Rencana Kerja itu dipimpin Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, didampingi Wakil Ketua Pansus, Darlis Patalongi, dan Anggota Pansus Renja, Andi Satya Adi Saputra, Safuad, La Ode Nasir, serta Tenaga Ahli, dan staf pansus. Sementara, rombongan diterima Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.
Sarkowi mengatakan Renja DPRD merupakan rencana strategis yang memuat target kinerja DPRD dalam setiap tahunnya, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu Renja disusun berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat.
Lanjutnya, Renja DPRD berisi rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
“Renja DPRD nantinya menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah dalam mengukur kinerja serta efektivitas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan,” katanya.
Sarkowi mengemukakan Renja tersebut nantinya berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan DPRD. Maka dari Pansus ke DPRD DKI dalam rangka sharing, terkait rencana kerja apa yang bisa diadopsi dan terapkan di DPRD Kaltim.
Selain itu, Renja DPRD merupakan rencana strategis yang memuat target kinerja DPRD dalam setiap tahunnya, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. “Karenanya, renja ini disusun berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat,” jelas Sarkowi.
Menurutnya salah satu hal yang diatur dalam Renja DPRD Kaltim adalah kegiatan yang terkait dengan fungsi pengawasan DPRD. Dalam hal ini adalah perjalanan dinas.”Kita ingin tahu seperti apa pola perjalanan dinas di DPRD DKI Jakarta, baik perjalanan dalam negeri, maupun luar negeri,” ucapnya.
Sarkowi menambahkan di DPRD Kaltim, hal itu belum sepenuhnya tertata dengan baik. Karena disebabkan beberapa faktor, seperti tujuan perjalanan yang kurang terkoordinasi, dan perizinan dari Kementerian Dalam Negeri. (Adv)
