Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim Yonavia mengatakan buruknya infrastruktur jalan dan kebutuhan air bersih menjadi keluhan warga Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Hal ini selalu disampaikan warga ketika saat reses menyerap aspirasi,” katanya di Samarinda, Rabu (20/11).
Ia mengatakan, akibat buruknya infrastruktur jalan membuat aktivitas warga terhambat, berdampak pula terhadap perekonomian warga di dua daerah itu.
Yonavia menuturkan, akses jalan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu masih banyak yang berupa jalan tanah liat. Masyarakat meminta adanya pengerasan jalan dalam waktu dekat, karena hal tersebut sangat menghambat kelancaran transportasi dan ekonomi mereka.
“Jalan penghubung antara Kubar dengan Mahulu sering terendam banjir dan sulit dilalui kendaraan bermotor. Hal ini berdampak pada distribusi barang, serta mengurangi akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas penting, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit,” katanya.
Selain masalah jalan, warga juga masih kesulitan mendapatkan distribusi air bersih yang merupakan kebutuhan masyarakat Hal itu juga dikarenakan kondisi geografis kedua daerah tersebut.
Di Mahakam Ulu katanya masih ada daerah-daerah pegunungan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Saat ini, distribusi air dari PDAM belum mencakup seluruh wilayah, terutama di daerah yang lebih terpencil.
“Penyediaan air bersih yang merata menjadi kebutuhan mendesak warga yang tinggal di wilayah pegunungan. Mereka sering bergantung pada sumber air alam yang terbatas. Kami berharap PDAM dapat mencakup lebih banyak wilayah, terutama yang selama ini belum terjangkau,” harap Yonavia.
Kondisi infrastruktur yang buruk, menurutnya, menjadi hambatan besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur, baik jalan maupun distribusi air bersih, menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerjanya.
Yonavia menambahkan dirinya akan terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur di kedua daerah tersebut. “DPRD Kaltim akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan agar infrastruktur segera diperbaiki. (Adv)
