Samarinda- Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharudin Demmu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkoordinasi dan mengomunikasikan ke pemerintah pusat untuk tambang -tambang ilegal di Kaltim.
“Dampaknya sudah luar biasa. Saat ini masyarakat selalu mengeluh karena hampir setiap hujan, sebentar saja sejumlah kawasan tenggelam. Apalagi di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkap Baharuddin di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Ia menyampaikan, pada tahun 2021 tanaman padi masyarakat di Desa Makarti, tenggelam terendam banjir sebanyak enam hingga tujuh kali.
“Areal persawahan masyarakat di Desa Makarti dekat dengan aliran Sungai Marangkayu yang meluap, akibat tambang ilegal,” jelasnya.
Lanjut Baharuddin, masalah lainnya dampak dari banjir yang di alami para peternak, yaitu semula ternak mereka gemuk, tiba-tiba daerahnya dilanda banjir. Satu minggu air baru surut, yang terjadi adalah ternak mereka menjadi kurus. Dengan kondisi seperti itu masyarakat enggan untuk memeilihara ternak.
Diakuinya , meskipun kewenangan masalah pertambangan bukan berada di Pemprov Kaltim namun komunikasi dengan pemerintah pusat tetap dijalankan sehingga fungsi DPRD di Kaltim juga berjalan dengan baik.
“Walaupun yang memiliki kewenangan pemerintah pusat, tetapi harus tetap dikomunikasikan. Jangan seolah-olah kita membiarkan,” tegas Baharuddin. (*)
