Kukar – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa program renovasi rumah yang dilaksanakan adalah bagian dari inisiatif untuk mengatasi kemiskinan, mengingat salah satu faktor kemiskinan adalah rumah yang tidak memenuhi syarat untuk ditinggali.
“Warga yang tinggal di rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui program bedah rumah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak hanya dilakukan perbaikan, tetapi juga ada rumah yang dibangun dari awal karena kondisi yang sangat memprihatinkan,” jelas Edi di Tenggarong, Selasa.
Dia menyatakan bahwa ini dilakukan.untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini masih ada.
Tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut mencapai 7,61 persen, yang setara dengan 60.857 penduduk miskin, menurut data BPS Kalimantan Timur tahun 2024.
Dalam pelaksanaan program bedah rumah, Pemkab Kutai Kartanegara berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kodim 0906/Kutai Kartanegara dan Kodim 0908/Kota Bontang, melalui kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Terdapat juga program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan perusahaan. Salah satunya adalah kolaborasi antara SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, yang baru saja diresmikan dua hari yang lalu.
Peluncuran rumah yang layak huni tersebut dilakukan di kediaman warga yang menerima manfaat, yaitu Asri, yang tinggal di Kelurahan Teluk Dalam. Dalam acara tersebut, bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan yang berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program bedah rumah.
Mereka juga memiliki Program Rumah Besar untuk Mengatasi Kemiskinan, yang tidak hanya fokus pada perbaikan rumah, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada para lurah dan kepala desa untuk terus memperbarui data mengenai warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan, agar dapat ditangani melalui program-program di dinas, salah satunya dari Dinas Pertanian melalui kegiatan tanam pangan, perkebunan, atau peternakan,” ujar Edi Damansyah (*)
