Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada pemerintah melakukan tindakan dan kebijakan terkait kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah dan pembelian yang di batasi.
Minyak goreng dengan harga murah menjadi serbuan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur akhir-akhir ini. Terlihat disejumlah mini market maupun swalayan, antrian cukup panjang masyarakat yang ingin membeli.
“Dari hasil pantauan di lapangan sebenarnya stok minyak goreng masih tergolong cukup,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listyono di Samarinda, Kamis.
Hanya saja katanya, tinggal bagaimana pengawasan dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan agar tidak menjadi keluhan masyarakat.
Ia mengatakan dari informasi, ada beberapa titik penumpukan minyak goreng, karena itu dia minta pemerintah untuk proaktif, minimal mengantisipasi agar tidak terjadi kekecewaan masyarakat.
Nidya Listyono panggilan akrabnya Tyo juga meminta kepada masyarakat jangan sampai bertindak yang tidak wajar, serta pemerintah juga membuka pengaduan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan segera direspon.
Apalagi katanya Kaltim secara hilirisasi merupakan salah satu penghasil minyak yang cukup besar. Oleh karena itu ia meminta pemerintah daerah untuk mengawasi hal ini agar tidak terjadi penumpukan minyak goreng.
Menurutnya rantai suplainya bisa dicek satu persatu, dimana penyebabnya. Sebab kalau secara produksi ketersediaan harusnya cukup . Cuma memang ada kekhawatiran, sehingga terjadi panic buying dan secara tidak sadar terjadi penumpukan.
Tyo meminta pemerintah daerah mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dan berupaya mestabilkan pasar. Para distributor juga memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Minyak goreng ini kan masuk kedalam sembilan bahan pokok. Dengan kondisi kelangkaam ,minyak goreng , upaya Disperindag apa yang perlu disupport oleh DPRD Kaltim, tentu kita akan support,” pungkasnya.
Pewarta: Ahmad
Editor : Rhd
