Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri mengatakan perlu adanya sinkronisasi dan penajaman berbagai program prioritas pembangunan di Kaltim, serta perubahan aturan yang perlu disesuaikan.
“Jadi kita samakan arahnya untuk pembangunan ke depan, termasuk soal pertanian, irigasi, adanya perubahan aturan,” kata Sarkowi, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, belum lama ini.
Menurutnya, ada perbedaan antara Bappeda yang terdahulu dengan saat ini, sebab Bappeda hanya melakukan perencanaan, namun penganggaran berada di Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
“Intinya kita bicara mengenai lebih membangun sinergi dengan Bappeda, supaya program yang menjadi tugas Bappeda itu bisa optimal,” tuturnya.
Komisi III DPRD juga mengingatkan Bappeda atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti terkait dengan kajian tata ruang yang perlu dipercepat, terlebih setelah adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), tentunya terjadi perubahan.
“Jadi kita minta terkait dengan kajian revisi tata ruang perlu dipercepat, karena sekarang perubahan tata ruang masih menunggu input dari Kabupaten/kota,” ucapnya.
Lanjur Sarkowi, sementara seiring waktu ditetapkan Kaltim sebagai IKN, otomatis tata ruang kota berbeda. Ada yang harus dibolongi, ini otorita IKN, jadi harus dikeluarkan dari otorita. Jadi terkait RPJMD tata ruang supaya dilakukan percepatan.
“Saya minta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Kaltim agar memperhatikan aspek ekologi dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Pewarta: Ahmad
Editor : Rhd
