Samarinda – Komisi II DPRD Provinsi Kaltim menggelar rapat dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim terkait kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, Senin (20/6).
Pada rapat tersebut Komisi II selain menjalin komunikasi sekaligus ingin menggali sejumlah informasi terkait perkembangan perekonomian di Kalimantan Timur berdasarkan data dari BI Perwakilan Kaltim.
Rapat Komisi II tersebut dipimpin Nidya Listiyono di hadiri anggota lainnya yakni Ely Hartaty Rasyid, Aghiel Suwarno dan Sapto Setyo Pramono dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur Ricky Perdana Gozali beserta jajarannya.
“Sejumlah informasi yang diperlukan yaitu terkait kondisi ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022, kita ingin data riil perekonomian di Kaltim,” katanya.
Kemudian sektor apa saja yang memiliki dampak signifikan bagi stabilitas perekonomian Kaltim dan juga kebijakan pasca melandainya pandemi Covid-19.
Nidya Listiyono sapaan akrabnya Tyo mengungkapkan, sesuai hasil pemaparan secara global, nasional dan regional Kaltim, bahwa pergerakan perekonomian Kaltim positif, walaupun lambat dan adanya perang Ukraina – Rusia juga memberi dampak tersendiri.
Pada pertemuan itu juga disampaikan data UMKM serta data kredit UMKM sebagaimana ditargetkan yakni rasio kredit sebesar 30 persen.
“Namun data saat ini capaiannya masih sekitar 14 persen, kita berharap informasi ini sekaligus mendorong pihak perbankan untuk bisa menyalurkan kredit UMKM guna menggerakkan ekonomi agar terpenuhi targetnya,” kata Tyo.
Lanjutnya, tak hanya itu, dalam pertemuan itu pihak BI Perwakilan Kaltim juga menyebut adanya pelatihan dan aplikasi untuk pencatatan transaksi keuangan yang dimiliki Bank Indonesia dan dapat diakses secara gratis.
Diakuinya, belum tercapainya target kredit UMKM memang dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya perbankan tidak bisa serta merta memberikan kredit namun diperlukan suatu proses.
“Ada proses kredit yang perlu mereka lakukan, seperti survei kelayakan dan lain-lain. Saya berharap kepada para pelaku UMKM untuk memperbaiki manajemennya, pencatatan maupun pembukuannya supaya pihak perbankan bisa memberikan bantuankreditnya,” tutur Tyo. (*)
