Balikpapan-Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menginginkan percepatan pembangunan pendidikan, baik dibidang infrastruktur, fasilitas, kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia (SDM).
“Aspek pendidikan memiliki peran penting bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan menengah di Kalimantan Timur,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi pada Rapat Kerja (Raker ) dengan mitra kerja di Balikpapan.
Komisi IV menggelar Raker dengan mitra kerja yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Bappeda, BPKAD, dan Biro Kesra Setda Prov Kaltim, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, seiring ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, diperlukan lompatan-lompatan” dalam rangka mempercepat capaian-capaian pembangunan agar tidak tertinggal dan menyiapkan sebaik mungkin SDM yang kompetitif.
Menurutnya, terdapat beberapa persoalaan mendasar dalam aspek pendidikan di Kaltim khususnya pada kualitas pendidikan yang belum optimal serta masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan hingga rendahnya minat baca.
Lanjut Reza, pertama memang, belum optimalnya implementasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum sekolah, belum meratanya dan belum terpenuhinya kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kemudian, masih belum terfasilitasinya peserta didik dari keluarga miskin, disabilitas dan pekerja anak. Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik kualifikasi S1, hingga kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan seperti alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, dan listrik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, menambahkan, pembahasan dalam Raker terkonsentrasi pada kebutuhan sekolah, baik secara fisik maupun sarana prasarana. Hal tersebut mengacu pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam tiga tahun terakhir.
“Pada PPDB tiga tahun berturut-turut dengan system zonasi, permasalahannya sangat besar sekali, yaitu banyak anak-anak didik lulusan SMP tidak terakomodir di sekolah negeri,” katanya.
Dia menyebutkan, kalau rasionya lulusan SMP dengan ketersediaan sekolah SMA dan SMK swasta maupun negeri itu mencukupi, tetapi saat ini orang tua dan murid masih berorientasi pada sekolah negeri.
Puji mengemukakan, oleh karena itu Komisi IV DPRD Kaltim melakukan Raker untuk membedah, seperti apa sebenarnya yang terjadi. Memang kalau dilihat, dana pendidikan yang 20 persen yang saat ini Rp 2,3 miliar itu belum mencukupi sepenuhnya untuk pendidikan di Kaltim.
Lanjutnya, anggaran tersebut ternyata ada komponen lain masuk di dalamnya, termasuk 44 persen untuk gaji, beasiswa dan ada kegiatan yang lain. Jadi diasumsikan hanya sekitar 12 persen yang betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan infrastruktur secara fisik maupun non fisik, dan itu tidak akan cukup.
Puji mengungkapkan, untuk pemenuhan anggaran pendidikan pada 2024 mendatang, pihaknya meminta kepada Disdik Kaltim membuat grand design anggaran pendidikan selanjutnya.
“ Sehingga DPRD Kaltim bisa melihat anggaran yang tersedia di Bappeda, yang memang untuk kebutuhan rehab sekolah, hingga penambahan sekolah,” katanya.
Menurutnya, kalau memang ada kekurangan nantinya, DPRD akan mendorong instansi atau dinas terkait yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya Dinas PUPR, untuk dititipakn atau dikolaborasikan, sehingga kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi.
Puji menambahkan, selain bekerjasama lintas sektoral, maupun lewat CSR, keberadaan anggota dewan sesuai dengan dapil masing-masing, harus mencermati kekurangan-kekurangan pendidikan di wilayah masing-masing.
“Itu bisa dikomulatifkan sebagai bentuk bankeu ataupun bantuan langsung untuk pemenuhan kebutuhan itu. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV, bahwa tahun ini ada sekitar Rp 30 milar bankeu dari DPRD Kaltim,” urainya.(*)
