Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih mengandalkan subsektor perkebunan bagi masyarakat, karena mampu menyerap lebih dari 220.000 tenaga kerja dan pada 2021 memberikan andil 4,97 persen terhadap PDRB Kaltim.
“Perkebunan Kaltim mengalami pertumbuhan positif pada 2021 sehingga mampu memberikan andil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai Rp16,95 triliun,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad di Samarinda, Rabu.
Kontribusi perkebunan terhadap PDRB Kaltim 2021 yang sebesar 4,97 persen atau dengan nilai Rp16,95 triliun tersebut berdasarkan harga konstan.
Sedangkan jika berdasarkan harga berlaku, maka nilai PDRB subsektor perkebunan di Kaltim mencapai Rp34,52 triliun, terjadi kenaikan Rp4,5 triliun atau 15,14 persen ketimbang pada 2020.
Sehari sebelumnya, saat menerima kunjungan rombongan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, ia mengatakan hal yang sama dan optimistis perkebunan secara perlahan dapat menggeser ketergantungan terhadap sumber daya ekstraktif seperti migas dan batu bara.
“Perkebunan Kaltim akan mengubah pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian memperbaiki kualitas dan berkontribusi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi,” katanya.
Dari perkebunan juga dapat untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, yakni melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah, menciptakan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha perkebunan.
Kemudian sebagai penyediaan produk komoditas unggulan sebagai bahan baku industri hilir dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan, mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah di Kaltim.
“Pembangunan di Kaltim mengusung konsep keseimbangan antara aspek sosial, pelestarian ekologi, dan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan melalui paradigma pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif secara sosial,” katanya.(Adv/Diskominfo Kaltim)
