DPRD Kaltim berinisiatif buat Perda Kepemudaan

Loading

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Kaltim,Fitri Maisyaroh (Foto:Fitri Maisyaroh )

 

Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fitri Maisyaroh menyebut pihaknya berinisiatif membuat peraturan daerah (Perda) kepemudaan agar pemuda mendapat ruang serta dukungan alokasi anggaran yang signifikan, agar  pemuda diberdayakan, disiapkan, disadarkan dan dikembangkan.

 

“Kita secara global akan mengalami yang namanya bonus demografi. Kalau ini tidak disiapkan pemuda bisa jadi beban negara karena jumlahnya yang banyak namun tidak terarah dan tidak produktif,” kata Fitri di Samarinda belum lama ini.

 

Ia memaparkan, visi gubernur tak lain adalah Kaltim berdaulat dan salah satu misinya yakni pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) khususnya pemuda, kemudian perempuan dan disabilitas.

 

“Artinya frase pemuda langsung disebut dalam misi gubernur, tapi realitanya hari ini pemuda kita belum terlalu diberdayakan dan pemerintah belum menunjukkan dukungan yang penuh untuk pemuda,” ucapnya.

 

Fitri mengemukakan, Penduduk Indonesia adalah 53 persennya adalah pemuda, sementara Kaltim sendiri lebih banyak dari jumlah nasional yakni jumlah penduduknya yang tergolong pemuda mencapai 56 persen.

 

Jadi katanya, kalau bicara anggaran harusnya signifikan buat pemuda. Mindset selama ini pemuda itu cuma bicara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) padahal pemuda tersebar dimana-mana dan Dispora  ternyata dukungan anggaran lebih besar kepada bidang olahraga.

 

Fitri yang juga Wakil Ketua Pansus Pelayanan Kepemudaan mengaku Perda Pelayanan Kepemudaan dan isu-isu aktual tentang kepemudaan di Kaltim dilahirkan dalam rangka membuat grand design akan dibawa kemana pemuda Kaltim ini.

 

Ia menilai pada kenyataan banyak pemuda Kaltim yang kreatif tapi tidak diwadahi, sehingga mereka tidak mendapatkan peluang dan Pemerintah Provinsi Kaltim sebenarnya rugi. Apalagi Kaltim, katanya mendukung IKN. Jadi harus disiapkan agar pemuda Kaltim betah di tempatnya sendiri.

 

Fitri menambahkan, anggaran menjadi kecil karena terpecah oleh masing-masing OPD yang ingin menggelar pelatihan dan semacamnya.

 

“Jadi perlu kita screening ulang program-program yang ada di OPD itu terkait pemuda. Dari situ baru kita bisa plotkan anggarannya,” pungkasnya.(*)