Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry meminta pemerintah provinsi setempat membentuk Dinas Kebudayaan tersendiri, tidak tergabung dengan dinas lain.
“Selama ini bidang kebudayaan, penanganannya masih bersama dengan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga alokasi anggarannya tidak secara khusus,“ kata Sarkowi di Samarinda baru-baru ini.
Dia mengatakan, hal itu agar anggaran kegiatan kebudayaan bisa lebih dialokasikan secara khusus. Penggabungan dinas pendidikan dan kebudayaan membuat bidang kebudayaan hanya tertangani pada level bidang Eselon IV, sehingga pada penganggaran kegiatan hanya terkesan asal ada.
Sarkowi menjelaskan pada Perda Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, memuat banyak hal yang mesti diperhatikan pemerintah daerah, dalam memajukan kearifan lokal.
“Pemisahan Dinas Kebudayaan menjadi dinas tersendiri sudah saya sampaikan sebagai langkah rekomendasi dalam pemajuan kebudayaan, dan ini mestinya dipertimbangkan oleh pemerintah daerah,” ujar Sarkowi.
Dia juga mendorong agar persoalan kebudayaan daerah dikelola khusus oleh satu lembaga. Sebab, kebudayaan merupakan nyawa yang mesti dipertahankan dan dilestarikan, terutama dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dikemukakannya, selama ini budaya sering dianggap sekadar seni saja. Sehingga, pelestariannya cenderung pada bidang pementasan karya saja, sementara nilai-nilai dan norma-norma yang diatur dalam adat istiadat tak lagi terakomodir secara baik dan berkelanjutan.
“Semua elemen harus ikut andil dalam pemajuan budaya Kaltim. Baik dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pakar-pakar budaya, hingga Dewan Kesenian Daerah (DKD). Hal ini akan memberikan kelancaran dalam menjalankan berbagai program kerja yang akan dibuat,” harap Sarkowi.(*)
