Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar pesta rakyat untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Timur ke-66, setelah dua tahun perayaan HUT tanpa ada acara besar karena pandemi COVID-19.
“HUT Kaltim tahun ini akan kita laksanakan lebih meriah, karena ada gelaran pesta rakyat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam keterangan resmi di Samarinda, Sabtu.
Sri wahyuni menjelaskan pesta rakyat tersebut digelar kurang lebih enam hari sejak Senin hingga Jumat yakni pada 9-14 Januari 2023 yang setiap harinya dibagi dalam berbagai tematik.
“Kegiatan dijadwalkan mulai dari pagi, sore juga malam. Semua sudah terisi, sudah ada slotnya. Nah, ini untuk memudahkan agar ketika datang ke pesta rakyat sudah berlangsung dengan acara yang berbeda-beda,” katanya.
Pesta rakyat ungkap, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu, dikemas seperti fair atau eksibisi dan ada sekitar 116 penyewa ikut menyemarakkannya.
“Yang 70 penyewa itu didedikasikan dari perangkat daerah, sedangkan isinya itu mulai dari pelaku UMKM, kuliner, kerajinan, juga ada layanan kesehatan gratis,” ujarnya.
Sehingga ketika masyarakat datang ke kawasan Stadion Gelora Kadrie Oening, bisa menikmati sajian hiburan setiap malam.
Ia menambahkan kegiatan pesta rakyat dimulai dari pagi pukul 09.00 Wita hingga malam 22.00 Wita setiap hari.
“Kecuali Kamis, sudah sejak pagi pukul 07.00 Wita karena ada senam dan giat olahraga,” ujarnya.
Sri mengakui tahun ini mungkin yang berbeda adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim ikut berpartisipasi.
Di satu sisi menyuarakan atau mempromosikan programnya, di sisi lain membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan mereka.
Misalnya ada pasar rakyat, juga program pencegahan stunting seperti giat minum susu, makan daging, makan telur.
Juga ada pentas seni pelajar, atraksi siswa-siswi Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Kaltim.
“Jadi setiap hari perangkat daerah mengisi acara sesuai tupoksinya masing-masing dan itu dikemas secara menyenangkan dari masyarakat untuk masyarakat tapi pelaksananya perangkat daerah,” kata Sri Wahyuni.(*)
