Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk percepatan kasus gizi buruk atau stunting di daerah itu pada tahun anggaran 2023.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah diharapkan bisa memenuhi capaian target kinerja dalam berbagai bidang dan tidak terkecuali terkait penanganan stunting di daerah.
“Tahun ini kita sudah mencoba mengklarifikasi hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI,” kata Gubernur Isran Noor di Samarinda, Minggu.
Isran berharap dengan alokasi anggaran kurang Rp3,7 miliar itu bisa berdampak signifikan dalam pencegahan dan menurunkan prevalensi stunting di Kaltim
“Karena itu, saya berharap kasus stunting ini menjadi perhatian serius,” sambung Isran Noor.
Gubernur menjelaskan sesuai SSGI bahwa prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen. Awalnya 2021 sekitar 22,8 persen, tapi pada 2022 tembus 23,9 persen.
Namun demikian, angka prevalensi stunting Kaltim masih lebih baik jika dibandingkan dari empat provinsi di Pulau Kalimantan.
“Karena itu, percepatan penanganan stunting wajib dilakukan. Sehingga, kita mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah,” pesannya.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim , Jaya Mualimin menjelaskan alokasi anggaran tersebut bakal digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya peningkatan cakupan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dengan aksi bergizi di SLTA dengan dinas terkait.
Selain itu, untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang Kurang Energi Kalori (KEK). Pemberian makanan balita yang timbangan berat badan menurun, serta meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi ibu menyusui.
“Termasuk program rutin penimbangan bayi di Posyandu dan pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap bagi balita dengan target 95 persen balita,” jelasnya.
Kemudian, kunjungan ibu hamil yang kontrol ke Pusat Kesehatan Masyarakat diupayakan lebih dari 99 persen. Mempertahankan UHC kepesertaan JKN lebih 98,99 persen.
“Ini semua program spesifik Pemprov Kaltim disamping program sensitif dari lintas dinas, lembaga dan instansi lainya bersinergi,” jelasnya.
Bahkan, Gubernur Isran Noor telah memberikan intruksi kepada OPD terkait, untuk terus melakukan pemantauan dan kesiapan infrastruktur yang telah dibangun untuk menunjang kesehatan masyarakat.(*)
