Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun program kerja untuk tahun anggaran 2024.
“Rapat tersebut mengenai program usulan untuk 2024, mengingat Disdikbud merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar di Kaltim,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub di Samarinda, Kamis.
Program kerja yang dibahas Komisi IV DPRD Kaltim dengan Disdikbud mencakup pembangunan dan renovasi sekolah, sertifikasi siswa vokasi dan kompetensi guru, fasilitas praktikum, hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sejumlah sekolah yang termasuk dalam pembahasan untuk dibangun yaitu di Kutai Barat, Berau, Balikpapan, Kutai Timur, hingga Samarinda.
“Di Samarinda, bukan hanya renovasi sarana prasarana sekolah, melainkan juga gedung baru untuk SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3,” kata Rusman tentang penambahan ruang kelas agar menampung sekitar 300 siswa.
Pembangunan sekolah dan gedung baru itu, lanjut Rusman, akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan bukan oleh Disdikbud. Tujuannya, kepastian spesifikasi teknis yang tepat dan efisien.
Terkait sertifikasi siswa vokasi, pembahasan dalam rapat tersebut antara lain peningkatan jumlah lembaga sertifikasi profesi untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 20 lembaga dari sebelumnya 17 lembaga.
“Hingga pertengahan 2023, ada peningkatan kompetensi bagi 1.000 guru asesor, baik yang telah berakhir masa berlakunya maupun yang baru bergabung,” katanya.
Fasilitas praktikum juga menjadi sorotan pembahasan rapat DPRD dan Disdikbud Kaltim yaitu pembangunan laboratorium dan area kerja (workshop) untuk SMK dengan alokasi anggaran mencapai Rp4,1 triliun.
Rusman mengatakan rapat tersebut membahas pula rencana peningkatan insentif dan Bosda untuk SMA dan SMK, serta kapasitas pengawas dan hal lain.
“Untuk beasiswa, tidak terjadi peningkatan signifikan pada 2024. Alokasi anggaran untuk beasiswa tetap sekitar Rp300 miliar,” kata Rusman. (Ahmad)
