Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur M.Udin prihatin dengan kondisi jalan antar kabupaten yang merupakan jalan provinsi, antara Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten Berau akibat kendaraan berat melebihi tonase jalan.
“Kami minta perlu adanya penegasan pembatasan minimum tonase bagi kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO) yang diduga menjadi pemicu kerusakan jalan provinsi yang saat ini tengah diperbaiki,” katanya di Samarinda belum lama ini.
Ia mengatakan saat ini Pemprov Kaltim memang tengah melakukan pemantapan jalan provinsi, salah satunya di jalan poros Kelay, Kabupaten Berau. Diharapkan jalan tersebut bisa mulus dan kekuatannya lebih lama.
Menurutnya, jalan dari Kabupaten Kutai Timur menuju Berau beberapa kali mengalami kerusakan akibat lalu lintas truk pengangkut CPO yang melebihi tonase jalan.
“Beberapa kali anggaran provinsi digelontorkan untuk memperbaiki jalan, tetapi tidak sampai setahun rusak kembali, karena banyaknya jumlah truk bermuatan CPO setiap hari melintas di jalan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan perlu ada komitmen mengenai kontribusi bagi pengusaha CPO untuk mencegah kerusakan jalan tersebut.
“Jalan yang paling banyak rusak adalah berada di turunan dan tanjakan, apalagi tumpahan minyak CPO di aspal dapat membayakan pengedara yang lain,” kata politisi Partai Golkar itu.
Ia mengingatkan, jangan sampai proyek pemantapan jalan provinsi itu menjadi pekerjaan yang diulang-ulang. Padahal banyak jalan lain yang perlu diperhatikan dan diperbaiki serta ditingkatkan.
M.Udin menuturkan regulasi pemakaian jalan umum untuk pengangkutan TBS/CPO mesti jelas, kendaraan milik perusahaan yang menggunakan jalan umum wajib mengurus ijin penggunaan jalan ke pemerintah daerah.
Lanjutnya, tonase muatan harus disesuaikan dengan kelas jalan, dan ada pemeriksaan berkala serta rutin agar angkutan TBS/CPO yang belum memiliki izin agar berhenti sementara beroperasi.
M.Udin menegaskan harus ada jalan khusus yang dibuat oleh perusahaan agar bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut CPO atau juga ada pembatasan lintasan agar tidak intens dalam satu waktu.
Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap infrastruktur di daerah pesisir yang masih banyak membutuhkan perbaikan.
“Infrastruktur di pesisir juga penting untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan,” katanya.
Diakuinya meski saat ini ada perbaikan jalan dari pemerintah daerah dan provinsi, tapi masih kurang optimal. Harus ada sinergi antara semua pihak untuk memajukan daerah.
“Semoga dengan adanya perbaikan infrastruktur, masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” harap M. Udin.(Adv/DPRD Kaltim)
