Samarinda – Kesempatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim untuk bersaing meraih kesempatan di Ibu Kota Negara (IKN) masih menyisakan tanda tanya besar bagi Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. Pasalnya, sarana dan prasarana sekolah di Bumi Etam belum merata.
“Bagaimana Sumber Daya Manusia kita bisa bersaing, ketika Ibu Kota Negara itu ada di sini, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata,” ungkap politisi dari PDIP dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kaltim di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/11/23).
Anggota parlemen dari daerah pemilihan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) ini dengan tegas menyampaikan kepada Penjabat Gubernur Kaltim perihal minimnya pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, khususnya pada sekolah menegah di daerah pemilihannya.
“Anggaran yang harus dialokasikan untuk Pendidikan mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melihat APBD Kalimantan Timur sebesar 20 triliun, berarti terdapat 4 triliun yang seharusnya tersedia di Dinas Pendidikan. Idealnya, alokasi anggaran ini seharusnya merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Namun, kenyataannya, banyak sekolah, terutama di daerah pedalaman, pinggiran, dan daerah tertinggal, masih memiliki sarana dan prasarana yang minim,” jelasnya.
Dalam konteks ini, ia meminta Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk segera mengevaluasi program-program kerja di bidang Pendidikan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara merata antara daerah perkotaan, pinggiran, dan pedalaman di Benua Etam.
“Harapannya, juga perlu dievaluasi kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota, terutama untuk sekolah menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tambahnya.
Veridiana menekankan bahwa pentingnya pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur menjadi fokus utama dalam aspirasinya. Ini karena pendidikan menjadi fondasi untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur agar mampu bersaing dan siap menyambut implementasi IKN. (Adv/DPRD Kaltim)
