Samarinda – Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi kendala dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Warga harus rela antre hingga satu jam lebih untuk memperoleh BBM subsidi yang memiliki harga lebih terjangkau dibandingkan dengan BBM non-subsidi.
Anggota DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama, menyoroti situasi ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan, terutama karena Kaltim merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi.
“Kondisi seperti ini membuat kita malu di depan orang-orang dari luar daerah yang sedang berkunjung ke Kaltim, khususnya Samarinda dan Balikpapan,” ujar Romadhony.
Legislator muda DPRD Kaltim ini meminta Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk mencari solusi terhadap masalah ini yang telah berlangsung sepanjang tahun. Ia khawatir dampak negatifnya dapat merugikan aktivitas perekonomian dan pembangunan di Kaltim, terutama setelah dimulainya proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Saya meminta Pak Pj Gubernur mencari solusi atas masalah ini,” tegas Romadhony, anggota PDI Perjuangan.
Menanggapi keluhan Romadhony, Akmal Malik menyatakan sudah berkomunikasi dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan yang mengelola distribusi BBM di Kaltim. Namun, dia menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa diatasi oleh pihak Pertamina karena berkaitan dengan kebijakan pusat.
“Aku sudah dua kali bertemu dengan manajemen Patra Niaga Balikpapan. Manajemen Pertamina Patra Niaga tidak memberikan solusi karena sangat tergantung pada kebijakan pusat,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menjelaskan bahwa ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di Kaltim. Pertama, permintaan BBM subsidi setiap tahun melebihi kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua, perbedaan harga yang signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi, yang memicu penyalahgunaan oleh pihak yang mencari keuntungan. Ketiga, kuota BBM subsidi untuk Kaltim tidak mempertimbangkan peningkatan aktivitas riil dunia usaha dan lalu lintas orang dan barang akibat proyek IKN Nusantara.
“Tiga masalah ini tidak dapat diatasi oleh manajemen Pertamina Patra Niaga di Balikpapan. Oleh karena itu, saya dan manajemen Pertamina Patra Niaga sepakat untuk bersama-sama menyampaikan kondisi riil di Kaltim terkait BBM subsidi ke Kementerian ESDM,” ucap Akmal Malik.
Akmal Malik berharap bahwa Kementerian ESDM dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan BBM subsidi di Kaltim. Dia mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi untuk Kaltim dengan memperhitungkan peningkatan aktivitas di IKN, lalu lintas orang dan barang.
“Semoga Kementerian ESDM dapat menemukan solusi sehingga masyarakat Kaltim pada tahun 2024 tidak perlu lagi antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi,” harap Akmal Malik. (*/adv/dprd kaltim)
