Sejumlah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) karena masih dianggap sebagai wilayah terisolasi. Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dan didampingi Wakil Ketua, H Seno Aji, Sutomo Jabir melaporkan kunjungannya ke dua desa paling terisolasi di Kecamatan Sandaran, yaitu Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat.
Ia menjelaskan bahwa kedua desa tersebut mengalami keterbatasan akses jaringan komunikasi, jalan yang memadai, dan layanan publik yang memadai. Warga setempat bahkan harus berjalan darat memutar ke Kabupaten Berau untuk mendapatkan layanan kesehatan di kecamatan terdekat.
“Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat sangat terisolasi, tidak ada jaringan telepon dari dan keluar Sandaran dan Tanjung Mangkalihat. Tinggal dua hari di dua desa tersebut, serasa kita kembali ke zaman lampau,” ujar Sutomo Jabir.
Meskipun Kecamatan Sandaran memiliki potensi sumber daya alam seperti pertambangan batubara dan perkebunan sawit, Sutomo Jabir mengkritik bahwa empat perusahaan yang memiliki izin usaha di wilayah tersebut tidak melakukan aktivitas apapun.
Ia meminta Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sandaran dengan memanggil perusahaan-perusahaan tersebut dan menanyakan alasan mereka tidak membuka usaha. Ia juga mengusulkan agar izin usaha yang tidak dimanfaatkan dicabut dan diberikan kepada perusahaan lain yang benar-benar berkomitmen untuk berinvestasi di Sandaran.
Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik menyatakan akan memerintahkan Dinas Perkebunan dan Dinas ESDM untuk menyampaikan laporan terkini mengenai status perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha di Sandaran. Ia juga berjanji akan membantu Kecamatan Sandaran untuk keluar dari keterisolasian dengan cara meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di sana. (*/adv/dprd kaltim)
