Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan Kutai Timur, Berau dan Bontang Siti Rizky Amalia menyebutkan ada usulan warga Kutai Timur yang mengajukan permintaan pemekaran kabupaten kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
“Permintaan pemekaran dari masyarakat Kutim karena daerah itu terdapat 18 kecamatan,” kata Siti Rizky di Samarinda, Selasa.
Dia menjelaskan Kabupaten Kutai Timur punya luas wilayah sekira 35.747,50 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 424.334 jiwa.
Menurutnya Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas di Kaltim dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti batu bara, minyak bumi, serta perkebunan kelapa sawit.
Siti Rizky berharap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat memenuhi permintaan pemekaran Kabupaten Kutai Timur menjadi dua kabupaten.
“Kami berharap pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerah kami,” katanya.
Siti menilai pemekaran wilayah Kutim di Sangkulirang telah memenuhi syarat administrasi dan kependudukan.
Dikemukakannya, lima kecamatan yang diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan, sudah memiliki potensi untuk berkembang menjadi kabupaten mandiri.
Menurutnya wilayah itu sudah lengkap secara administrasi, baik jumlah penduduk, luas wilayah, maupun syarat lima kecamatan untuk menjadi satu kabupaten. Tapi sampai sekarang belum terealisasi karena masih moratorium pemekaran daerah otonom baru.
Siti Rizky menyebutkan moratorium tersebut diberlakukan karena banyak daerah yang ingin dimekarkan belum mampu membiayai sendiri dan masih bergantung pada APBN, termasuk daerah induk.
Namun, Siti menilai moratorium itu tidak sesuai untuk wilayah Kutim di Sangkulirang, yang sudah memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang cukup.
Wacana pemekaran wilayah Kutim di Sangkulirang, lanjutynya, telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Tapi, progres pembentukan satu kabupaten baru belum ada kejelasan.
Sementara, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menanggapi persoalan pemekaran tidaklah gampang karena butuh kajian mendalam untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politik, apakah dapat berimbas positif bagi masyarakat setempat.
“Soal pemekaran daerah, saya belum mau berjanji, tapi saya akan fasilitasi bertemu dengan teman-teman yang punya aspirasi,” kata Akmal.
Akmal mengatakan tidak ada moratorium untuk mengusulkan pemekaran dan mempersilahkan pengajuannya ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kami juga paham bagaimana dinamika sekarang. Kami akan sampaikan nanti ke Kemendagri,” ujar Akmal Malik. (Adv/DPRD Kaltim)
