Samarinda – Agar sebuah program dapat berjalan efektif mencapai tujuan yang ditentukan, salah satu faktor krusialnya adalah penerapan tata kelola data yang efisien. Pernyataan ini ditegaskan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, sebagai tanggapan terhadap arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kasus stunting.
Menurut Akmal Malik, penerapan tata kelola data yang baik akan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ungkapannya tersebut dilontarkan dalam Konteks koordinasi untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan di Samarinda.
Akmal Malik menjelaskan, data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menentukan program dan kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.
“Kita harus memastikan, data yang kita miliki akurat dan mutakhir,” tegas Akmal Malik. Selain tata kelola data, Akmal Malik juga menekankan pentingnya sinergitas antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi masyarakat, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan dan kasus stunting.
“Mari bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dan kasus stunting di Kaltim,” ajak Akmal Malik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kaltim pada 2022 mencapai 4,98 persen. Angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan nasional sebesar 9,62 persen. Sementara itu, angka stunting di Kaltim pada 2022 mencapai 23,9 persen. Angka ini masih di atas angka stunting nasional sebesar 24,3 persen.
Pemprov Kaltim telah menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 2% pada tahun 2024 dan angka stunting menjadi 10% pada tahun 2026. (adv/dkp3a/kaltim)
