Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akurasi pendataan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Pemerintah melalui perangkatnya dan sejumlah organisasi hendaknya tetap mempertajam akurasi pendataan stunting,” katanya di Samarinda.
Hal itu juga harus di dukung oleh pembangunan fasilitas kesehatan terutama posyandu di masing-masing daerah.
Sapto mengungkapkan, karena selama ini keluhan masyarakat ketika melakukan reses, rata-rata mereka meminta pembangunan posyandu.
“Pak mohon maaf, kami belum ada Posyandu. Posyandunya nempel atau nebeng di rumah orang, nebeng di pos jaga. Kan gak elok, kita bicara stunting tapi posyandunya nebeng di pos kamling dan lain sebagainya,” ujar Sapto.
Ia menegaskan, sudah semestinya Kaltim memiliki posyandu yang terdata atau terdaftar dan terperinci di setiap daerah, terutama kelurahan dan RT.
“ Keberadaan Posyandu harus terdata, bagaimana mereka mendata secara akurat masyarakat kita yang stunting. Ketika masyarakat datang untuk imunisasi, mau melakukan pemberian susu dan bubur seperti dulu itu saja ngak ada. Kalaupun ada, tapi fasilitasnya tidak ada. Artinya pendataan itu harus berawal dari sistem itu dulu,” katanya.
Menurutnya Posyandu dibenahi dulu, haqqul yaqin data stunting akurat. Intinya kembali ke pendataan, pembenahan birokrasinya yang penting,” kata Sapto.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan stunting terus dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ada 10 upaya yang digalakkan sejak tahun 2023- 2026 untuk menangani stunting. Dimulai dari prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2024 – 2026, dengan target penurunan angka stunting sebesar 10 persen,” katanya.(Adv/DPRD Kaltim)
