Samarinda – DPRD Kalimantan Timur, diwakili oleh Ketua Komisi II Nidya Listiyono, menegaskan pentingnya komitmen anggaran untuk mengidentifikasi korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar yang bertajuk “Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Identifikasi Korban Mati Pada Disaster Karhutla” di Polda Kaltim Balikpapan pada Rabu (7/12/2023).
Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Mujiyono, membuka acara tersebut, dihadiri oleh Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur mewakili Gubernur Kaltim, serta perwakilan dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Basarnas, Damkar, dan UPTD KPHP se-Kaltim.
Seminar ini mencerminkan langkah serius Polda Kaltim dalam menghadapi tantangan Karhutla yang semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi dalam penanganan bencana.
Nidya menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam monitoring, budgeting, dan legislasi. Mereka berupaya membuat peraturan efektif untuk diterapkan di Kaltim, dengan fokus pada peningkatan sumber anggaran untuk pembangunan daerah.
“Dari tahun 2019, anggaran kita telah meningkat dari Rp12 triliun menjadi Rp20,6 triliun. Tahun depan, kami menargetkan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan hingga Rp25 sampai Rp30 triliun,” ungkapnya.
Peningkatan signifikan dalam anggaran diharapkan dapat memberikan dampak positif pada berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana Karhutla.
Diskusi ini juga menjadi tempat para pakar di bidang penanggulangan bencana, medis forensik, dan manajemen krisis untuk berbagi pengalaman dan ide guna meningkatkan kapasitas penanganan darurat di masa depan. (*/adv/dprd kaltim)
