Samarinda – Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel meminta Pemerintah Provinsi lebih memperhatikan pembangunan di desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga pemerataan pembangunan harus dilakukan, termasuk di desa tertinggal di Kabuoaten Kubar dan Mahulu,” kata Ekti di Samarinda.
Legislator daerah pemilihan Kubar dan Mahulu itu mengungkapkan ada 14 dari 17 desa tertinggal di Kaltim berada di Kabupaten Kubar dan Kabupaten Mahulu.
Ia menuturkan ada tiga hal yang harus ditingkatkan di desa tertinggal, yaitu akses jalan, listrik, dan air bersih. Khusus untuk akses jalan, dia meminta Pemprov Kaltim untuk memperhatikan kondisi jalan yang hingga kini masih tak bisa dilintasi
Di contohkannya kondisi jalan di Kecamatan Bongan, Kubar tidak memiliki akses jalan darat. Masyarakat di wilayah tersebut hanya bisa menggunakan perahu kecil (klotok) untuk bepergian.
“Kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kaltim, lanjutnya, bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai di wilayah perkotaan maju, namun terjadi ketimpangan dengan wilayah yang lainnya dari sisi infrastruktur,” ucapnya.
Ekti menjelaskan ada beberapa jalan tanpa status di Kubar yang bisa diperbaiki, seperti di Long Bagun dan Desa Bongan. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut bisa dilakukan melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Kaltim, maupun APBD kabupaten.
“Pemprov Kaltim perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menindaklanjuti usulan itu,” katanya.
Ekti berharap, Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti permintaannya tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah itu akan meningkat. (Adv/DPRD Kaltim)
