Samarinda – Legislator Provinsi Kalimantan Timur M.Udin meminta kepada pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH), khususnya yang dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar perusahaan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” katanya di Samarinda beberapa waktu lalu.
Ia khawatiranterhadap masyarakat yang tinggal jauh dari lingkar tambang tidak mendapatkan manfaat dari program CSR untuk program RLH. Berdasarkan observasi dirinya bahwa masih banyak rumah di daerah memerlukan renovasi.
Seperti diketahui ada sekitar 5.135 unit RLH yang didanai oleh 10 perusahaan di Kaltim. Seluruh perusahaan tersebut telah menegaskan komitmen mereka dalam mempercepat realisasi RLH.
Menurut Udin, realisasi RLH juga telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan kebijakan dari semua perusahaan yang terlibat. Meski begitu dia mengapresiasi program yang diinisiasi Pemprov Kaltim.
Dia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur telah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Kami berharap kepada Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melanjutkan hal tersebut,” ujar Udin. (Adv/DPRD Kaltim).
