Samarinda – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya meningkatkan kompetensi pekerja informal melalui pelatihan pada aspek pemasaran digital.
“Pemasaran digital sangat penting mengingat era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat,” kata Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi di Samarinda, Selasa.
Menurut dia, pelatihan pemasaran digital ini relevan karena saat ini merupakan era serba internet. Semua aspek kehidupan kini terhubung dengan teknologi digital, dan sumber daya manusia Kaltim harus mampu mengimbangi perkembangan ini.
Rozani menjelaskan Disnakertrans Kaltim telah merintis kerjabsama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan pelatihan terkait teknologi informasi.
“Kami baru saja memulai pelatihan general office dan akuntan junior. Kami berharap ke depan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks yang dipadukan dengan sistem informasi teknologi,” ujarnya.
Salah satu fokus utama program pelatihan pemasaran digital adalah untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM dilatih dalam pemasaran digital agar mereka bisa meningkatkan omzet dan masuk ke katalog digital.
“Pelatihan ini sangat membantu mereka untuk bersaing di pasar nasional dan internasional,” kata Rozani.
Ia mengatakan bahwa program tersebut juga mencakup permagangan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital.
“Para peserta magang dipandu oleh praktisi dalam memasukkan profil mereka ke dalam katalog digital, sehingga produk mereka bisa dikenal lebih luas,” katanya.
Rozani menambahkan bahwa Disnakertrans Kaltim selalu melakukan evaluasi untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami bekerja sama dengan kabupaten dan kota untuk mengevaluasi jenis-jenis pemagangan yang masih diperlukan. Kami juga memiliki forum permagangan yang melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.
Namun, Rozani mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait akreditasi LPK swasta. Menurut dia, masih banyak LPK swasta di Kaltim yang belum terakreditasi, sehingga sulit memastikan kualitas dan kualifikasi peserta didik.
“Kami terus mendorong LPK swasta untuk mendapatkan akreditasi agar bisa memberikan pelatihan yang berkualitas,” katanya.
Rozani juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompeten.
“Pembangunan sumber daya manusia yang kompeten harus dikerjakan oleh pemerintah. Kami berharap bisa mendorong lebih banyak LPK untuk terakreditasi,” ujar Rozani.
Disnakertrans Kaltim optimistis berbagai upaya ini dapat mencetak tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di era digital dan mampu bersaing di pasar global.(Adv)
