Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan infrastruktur sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur di daerah 3T menjadi fokus utama, khususnya bangunan sekolah dan kualitas guru,” ujar Plt Kepala Disdikbud Kaltim Irhamsyah di Samarinda, Minggu.
Menurut dia, upaya ini dilakukan seiring dengan perkembangan Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, termasuk di wilayah 3T.
Irham menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik di wilayah 3T agar tidak tertinggal dalam menghadapi arus pendatang yang diperkirakan akan melonjak seiring perkembangan IKN.
“Jangan sampai kita belum siap dalam hal SDM, khususnya dalam menyiapkan tenaga pendidik. Kita harus siap menghadapi kehadiran pendatang yang luar biasa,” ujarnya.
Selain infrastruktur bangunan, Disdikbud Kaltim juga berupaya meningkatkan akses internet di wilayah 3T melalui kolaborasi dengan kementerian terkait.
“Perkembangan informasi melalui media sosial harus diimbangi dengan akses internet yang memadai. Kalau tidak, anak-anak kita, khususnya di 3T, akan tertinggal,” kata Irham.
Ia mengungkapkan kesulitan akses internet di beberapa wilayah 3T. Di sejumlah wilayah yang jauh dari perkotaan mengalami susah sinyal, berdasarkan pengalamannya yang pernah mengunjungi Long Apari hingga Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.
“Kadang kita harus pergi ke satu tempat yang ada sinyalnya, dan itu kadang ada sinyal kadang tidak. Ini yang mau kami upayakan, agar media elektronik dan sosial yang ada di 3T itu terjangkau,” tuturnya.
Disdikbud Kaltim juga aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah 3T serta mendorong perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya memanfaatkan SDM lokal, tetapi juga berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah 3T, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan SDM guru.
Terkait dengan masih adanya 21 sekolah yang kepala sekolahnya masih berstatus pelaksana tugas, Disdikbud Kaltim segera melakukan seleksi kepala sekolah definitif.
“Kami akan membentuk tim seleksi yang melibatkan unsur perguruan tinggi, independen, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan,” ujar Irham.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim agar program infrastruktur sekolah tidak ada yang mangkrak.
“Ini untuk mengantisipasi kekhawatiran, jangan sampai begitu ada siswa baru lagi, infrastruktur kita masih ada yang terhambat,” kata Irham. (Adv)
