Samarinda –
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel memperjuangkan percepatan infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, mengingat kondisi jalan di kedua wilayah tersebut masih memprihatinkan dan perlu dioptimalkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami memperjuangkan percepatan infrastruktur jalan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Itu yang perlu kami optimalkan melalui APBD Kaltim ke depan,” ujar Ekti di Samarinda, Kamis.
Legislator daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran untuk perbaikan jalan penghubung kedua wilayah tersebut.
Menurut politisi Partai Gerindra, alokasi anggaran dari APBD Kaltim saat ini belum optimal untuk menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut.
“Jalan Kubar-Mahulu itu penting sekali, status jalannya sudah jelas, tapi anggarannya belum maksimal. Panjang jalan yang harus diperbaiki luar biasa, dan butuh tambahan alokasi yang lebih besar agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung,” jelasnya.
Ia menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dan terus berupaya mendapatkan dukungan anggaran lebih besar di masa mendatang.
Terkait progres perbaikan jalan dalam lima tahun terakhir, Ekti mengakui belum bisa memberikan angka pasti persentase kemajuan. Namun, ia menegaskan sudah ada peningkatan, meski belum mencapai hasil yang diharapkan.
Salah satu hambatan utama adalah status jalan yang masih memerlukan kejelasan lebih lanjut terkait kewenangan pembiayaan dari tingkat provinsi, kabupaten, dan pusat.
“Kita harus luruskan dulu soal status jalan. Jalan yang statusnya non-status, artinya belum ditetapkan secara jelas, itu bisa dianggarkan oleh APBD provinsi, kabupaten, bahkan APBN. Namun, kalau jalan sudah berstatus nasional, maka hanya APBN yang bisa menganggarkan,” terangnya.
Oleh karena itu, Ekti menegaskan pentingnya sinergi dengan para anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Timur.
Menurutnya, delapan anggota DPR RI dari Kaltim memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk jalan Kubar-Mahulu.
“Yang memilih mereka adalah masyarakat Kaltim, jadi mereka juga punya tanggung jawab besar. Kita semua harus bersinergi, baik dari DPRD, DPR RI, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya di Kubar dan Mahulu, tapi di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Jalan Kubar-Mahulu sangat strategis karena menjadi jalur utama transportasi darat untuk berbagai kebutuhan logistik, termasuk sembilan bahan pokok. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan transportasi sungai melalui Mahakam.
Ekti menjelaskan, biaya distribusi bahan pokok melalui Sungai Mahakam sangat besar dibandingkan transportasi darat. Perbaikan jalan membantu menurunkan biaya operasional dan harga kebutuhan pokok di daerah.
“Tentu biaya transportasi juga akan jauh lebih hemat dibandingkan lewat sungai yang saat ini masih banyak digunakan. Ini sangat berdampak bagi masyarakat, terutama yang ada di pedalaman Mahakam Ulu,” tambahnya.(Fan/Adv)
