Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Sya’diah menegaskan kehadiran perempuan di parlemen, termasuk dirinya, bukan hanya sekedar pelengkap.
“Keberadaan kami di DPRD, terlebih di unsur pimpinan, menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujar Syarifatul Sya’diah di Samarinda, Selasa.
Meskipun representasi perempuan di DPRD Kaltim belum mencapai 30 persen sesuai amanat undang-undang, ia bangga karena perempuan kini memiliki peran penting, bahkan menduduki posisi di unsur pimpinan.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Ia pun mendorong semua perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memanfaatkan kesempatan yang ada, termasuk dalam dunia politik.
“Partai politik telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berpartisipasi. Di Kabupaten Berau misalnya, calon bupati adalah seorang perempuan. Ini menjadi penyemangat bagi kami dalam memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan gender,” jelasnya.
Syarifatul Sya’diah yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang, menyampaikan fokus perjuangannya di DPRD Kaltim. Ia akan memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Berau, khususnya infrastruktur dan pelayanan publik.
“Berau memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan Samarinda, Bontang, atau Balikpapan. Wilayahnya terpencar, banyak pulau, dan akses antar wilayah sulit. Untuk menjangkau beberapa daerah, warga harus bertarung dengan ombak dan perjalanan bisa menempuh waktu berjam-jam,” paparnya.
Kondisi ini, menurut Syarifatul, menuntut perhatian khusus dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Meskipun APBD Berau dalam kondisi baik, namun masih diperlukan dukungan anggaran dari provinsi, terutama untuk pembangunan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten.
“Contohnya pembangunan jalan ke pesisir dan Tanjung Batu. Itu menjadi kewenangan provinsi dan pusat karena berstatus jalan nasional. Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan anggaran bagi pembangunan di Berau,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Syarifatul juga menyoroti bidang pendidikan. Ia menyebut SMA menjadi kewenangan provinsi, sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat memberikan bantuan baik untuk guru, sarana prasarana, maupun murid.
“Kami di DPRD Kaltim akan memanfaatkan posisi kami untuk membantu sekolah-sekolah di Berau,” janjinya.
Terkait bantuan keuangan (bankeu) yang dikirimkan Pemprov Kaltim ke Berau, Syarifatul menilai sudah cukup baik. Namun, ia akan terus berupaya mengoptimalkan bankeu tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Berau.
“Alhamdulillah, bankeu dari Pemprov sudah lumayan cukup dan bisa dinikmati oleh masyarakat Berau. Tentu saja, kami akan terus berjuang agar bankeu ini dapat ditingkatkan,” pungkasnya.
Syarifatul optimistis dengan keberhasilan Kabupaten Berau mendudukkan tiga putra-putri asli daerah di DPRD Kaltim, akan semakin memperkuat perjuangan untuk memajukan Kabupaten Berau.
Hingga saat ini, Syarifatul masih menunggu penempatan komisi dari fraksinya. Ia mengungkapkan keinginan untuk fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan yang dinaungi oleh Komisi IV. Namun, ia juga menyadari pentingnya pembangunan secara menyeluruh yang menjadi domain Komisi III.
“Semua komisi memiliki peran penting. Kami siap berjuang di komisi mana pun sesuai dengan keputusan fraksi dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(Fan/Adv)
