Samarinda – Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu perhatian utama bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sayid Muziburrahman. Selama masa resesnya, politisi Golkar yang akrab disapa Muzib ini mencatat banyaknya keluhan dari masyarakat, terutama mengenai kebutuhan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Muzib di Samarinda, Jumat, menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan agar masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dari perkotaan hingga perbatasan, dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan layak.
“Banyak RT yang menyampaikan permintaan agar posyandu dibangun atau direnovasi, terutama di wilayah padat penduduk,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan posyandu sangat penting, bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, tetapi juga sebagai upaya pencegahan stunting dan malnutrisi.
Beberapa daerah pinggiran, seperti di Bantuas, bahkan di area perkotaan seperti Kecamatan Samarinda Utara, masih membutuhkan fasilitas posyandu untuk mendukung kesehatan warga setempat.
“Kita akan coba fasilitasi pembangunan posyandu untuk memastikan anak-anak kita bebas dari stunting. Fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau sangat penting untuk menanggulangi kebutuhan berobat masyarakat sehari-hari di daerah yang jauh dari rumah sakit,” ucapnya.
Perhatian Muzib juga tertuju pada daerah-daerah terpencil dan perbatasan di Kalimantan Timur, seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
Masyarakat di daerah ini kerap mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar karena keterbatasan infrastruktur dan jarak tempuh. “Fasilitas kesehatan di Mahulu dan daerah lainnya harus bisa setara dengan yang ada di kota besar, seperti Samarinda dan Balikpapan,” tegas Muzib.
Ia berharap fasilitas posyandu di kabupaten-kabupaten terpencil bisa ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa wilayah-wilayah terpencil, termasuk di Kalimantan Timur, masih memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan.
Selain usulan untuk membangun dan memperbaiki posyandu, Muzib juga mendorong agar posyandu di Kaltim dapat dimanfaatkan untuk mendukung program nasional dalam penanganan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kalimantan Timur memiliki target untuk menurunkan angka stunting hingga di bawah 14% pada 2024.
“Posyandu memiliki peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak dan memberikan edukasi kepada ibu mengenai gizi yang baik,” jelas Muzib.
Muzib juga mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan di daerah terpencil.
Fokus utama harus ditujukan pada pembangunan rumah sakit daerah dan puskesmas yang dilengkapi fasilitas memadai, termasuk tenaga medis yang kompeten. “Dengan demikian, masyarakat di daerah perbatasan tidak perlu jauh-jauh menuju kota besar hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tambahnya.
Kalimantan Timur mengalami kesenjangan dalam distribusi tenaga medis, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Pada 2023, pemerintah pusat meluncurkan program internsip bagi tenaga kesehatan sebagai upaya meratakan distribusi tenaga medis di seluruh Indonesia, termasuk di Bumi Etam. Muzib berharap program tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
“Kita butuh lebih banyak tenaga medis yang siap ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Itu penting agar masyarakat dapat merasakan kehadiran layanan kesehatan di tempat mereka tinggal,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Muzib mengajak generasi muda di Kalimantan Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
“Anak-anak muda juga harus terlibat dalam mendukung program kesehatan di wilayah mereka, termasuk aktif di posyandu dan kegiatan sosial lainnya,” pungkasnya (Fan/Adv)
